Connect with us

Basrizal Koto dan Para Koleganya

Sengketa

Basrizal Koto dan Para Koleganya

TKP-Nafsu Basko untuk menguasai aset negara nampaknya sangat kuat, hal ini terlihat dari pihak Basko yang melakukan segala upaya termasuk pencitraan di media masanya yakni HarianHaluan.com yang merilis berita tentang KAI mulai dari pemberitaan yang menyebutkan bahwa KAI memalsukan surat tanah, KAI langgar Undang-Undang, KAI tolak tambah pintu perlintasan, PT. KAI hanya pentingkan bisnis, upaya pelanggaran HAM sistematis hingga yang terbaru yakni Berupaya Harus dalam Koridor Hukum, Basko Kembali Ajukan Perlawanan.
Bisa kita lihat disini kepentingan Basko dengan medianya sangat besar  dan pemberitaannya seakan tidak berimbang jika dilihat dari sudut pandang 9 Elemen Jurnalistik karangan Bill Kovach & Tom Rosenstiel.
Salah satu elemen yang disebutkan dalam buku jurnalistik tersebut ialah loyalitas jurnalisme kepada warga. Jurnalis yang mengumpulkan berita tidak sama dengan karyawan perusahaan biasa, yang harus mendahulukan kepentingan majikannya. Jurnalis memiliki kewajiban sosial, yakni loyalitas jurnalisme kepada warga/masyarakat  tujuan ini dapat mengalahkan kepentingan langsung majikannya. Tampaknya hal ini tidak berlaku di HarianHaluan.com.
Padahal kalau kita melihat fakta kronologi yang sebenarnya pasti langsung paham terkait permasalahan ini, karena memang PT.KAI hanya menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Menteri BUMN No.PER-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN dalam rangka pendayagunaan aset bila mana memenuhi ketentuaan kerja sama. Dan perlu penenkanan sekali lagi kalau PT KAI (Persero) adalah BUMN yang diperbolehkan melaksanan usaha menyewakan lahan aset sesuai kesepakatan.
Dan perlu untuk diketahui bersama, Grondkaart sangat kuat untuk dijadikan alat bukti bagi PT. KAI (Persero) untuk menyelamatkan aset negara. Ada dua peraturan penting berkaitan tentang Grondkaart. Pertama, mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Agraria No. 09 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Grondkaart merupakan dasar kepemilikan tanah dan bisa menjadi dasar sertifikasi. Kedua mengacu pada surat instruksi Menteri Keuangan tanggal 14 Januari 1995 yang menyatakan Grondkaart adalah bukti kepemilikan tanah Perumka (PT. KAI). Selain itu ada PP No. 8 Tahun 1953 yang menyatakan semua perusahaan eks-Belanda menjadi milik negara.
Mari kita lihat kronologi peminjaman tanah PT. KAI (Persero) oleh Basko Group, dari keterangan yang saya ambil di Kompasiana.com dengan judul “Tercatat Hampir Rp 250 Juta Tunggakan Sewa PT. BASKO Minang Plaza kepada PT. KAI di Tahun 2010” yang di posting pada tanggal 4 Oktorber 2017 oleh Eko S, sewa-menyewa lahan bermula dari warga bernama Rosmiati Nazar (alm) menyewa lahan pada tahun 1960 hingga tahun 1994.
PT. BASKO Minang Plaza pada tahun 1994 mengajukan permohonan persewaan lahan tersebut yang akan digunakan untuk lahan parkir dengan ketentuan bahwa Basko bersedia mengganti rugi atas beberapa bangunan yang ada.
Pada tanggal 1 Juli 1994, dilakukan penandatangan perjanjian/kontrak sewa tanah antara PERUMKA dengan PT. BASKO Minang Plaza dengan ketentuan perjanjian berlaku mulai tanggal 1 Juli 1994 sampai dengan 31 Mei 1997 dengan panjang masa kontrak selama 2 tahun 11 bulan.
Setelah proses kontrak berakhir akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1997 PT Basko Minang Plaza melakukan perpanjangan kontrak dengan PERUMKA selama satu tahun (Hingga 1 Juni 1998) dengan luas tanah yang disewakan 2.161 meter persegi yang ditandatangani oleh Amrin Purnomo dari PERUMKA dan oleh Basrizal Koto dari PT. BASKO Minang Plaza.
Hingga pada berakhirnya masa kontrak sewa lahan tersebut dari PT BASKO Minang Plaza belum melakukan perpanjangan kontrak hingga pada tanggal 18 Juli 2001, KUPT dan Bangunan Divre II Sumbar, mengirim surat perihal pangilan penyelesaian tunggakan sewa tanah/bangunan yang disewa PT. BASKO Minang Plaza agar menyelesaian tunggakanya pada PT. KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pada tanggal 15 Agustus 2001, pihak PT. BASKO Minang Plaza melakukan perpanjangan perjanjian kontrak sewa tanah milik PT. KAI dengan perpanjangan kontrak hingga tanggal 30 Mei 2004. luas tanah dan biaya sama seperti pada tahun 1997.
Nah permasalahan dimulai dari sini, PT. BASKO Minang Plaza sejak tahun 2004 sudah tidak melakukan per panjangan kontrak diatas lahan milik PT. KAI (Persero) tersebut. Padahal, PT. BASKO Minang Plaza terus menggunakan terus lahan tersebut sehingga PT.KAI Divre II Sumatera Barat berkali-kali menyuratinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun tidak ada tanggapan yang jelas dari PT. BASKO Minang Plaza.  Terhitung nilai tunggakan sewa dari Mei 2004 hingga Desember 2010 sudah mencapai Rp. 245.517.657,- .
Ada lagi nih tambahan kasus Basko, Selain tunggakan tunggakan pembayaran sewa yang hampir Rp. 250 juta Tersebut ditemukan fakta dilapangan bahwa PT. Basko Minang Plaza melakukan penyerobotan lahan kepada PT. KAI (Persero) yang awalnya hanya seluas 2.161 meter persegi menjadi 3.665 meter persegi. PT. BASKO juga melakukan pembangunan secara liar disepanjang rel yang seharusnya memiliki jarak lebih dari 6 meter menjadi 3,20 meter dari as rel, Hal ini melanggar UU No. 13 tahun 1992 dan PP 69 tahun 1999 Perkerataapian.
Dari fakta-fakta diatas sudah menunjukkan kalau memang Basko yang menyewa tanah PT.KAI (Persero), tetapi dalam hal ini pihak Basko seolah tidak mengakui semua perbuatannya dan tampak seperti kebakaran jenggot. Terbukti dari beberapa kali pemberitaan yang menyangkut H Basrizal Koto, HarianHaluan.com seakan tampil “membela” majikannya yang terkena kasus penyerobotan aset negara, mulai dari meminta pendapat para guru besar hingga besan yang juga mantan orang penting di Sumatera Barat.
Pertama, Seperti pernyataan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang baru saja gagal dalam mencalonkan diri dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh periode 2017-2022 Wendra Yunaldi, seperti di lansir oleh portal berita onlineHarianHaluan.com pada tanggal 8 Januari 2018 dengan judul “PT KAI Hanya Pentingkan Bisnis, Upaya Pelanggaran HAM Sistematis”. Kalimat ini di ambil pada paragraph terakhir tulisan “Pada akhirnya Wendra menyimpulkan, galeboh teboh yang diciptakan PT KAI lewat penyewaan tanahnya, adalah bukti ketidakseriusan perusahaan negara itu dalam mengurus aset-aset yang dipercayakan oleh negara kepadanya. Dan ketidakseriusan itu berdampak kepada kerugian masyarakat”. Pernyataan Bos Media dan Properti ini bisa menimbulkan provokasi hingga pembodohan publik sangat tidak berdasar.
Kedua, Pernyataan ini dilontarkan langsung oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Firwan Tan di dalam HarianHaluan.com pada tanggal 08 Januari 2018  dengan judul “Surati Sejumlah Badan Usaha, PT KAI Keluar Jalur” berikut saya kutip pernyataan beliau, Firwan Tan meminta PT KAI bersikap tidak arogan terhadap investor,  apalagi terhadap investor sekelas Basko, yang levelnya sudah nasional.  “Tidak segampang itu mengeksekusi keputusan lembaga hukum, apalagi eksekusi itu berhubungan kehidupan banyak orang, dalam hal ini ratusan pekerja di mal dan hotel Basko. Negara ini tidak boleh mengajak berkelahi dengan rakyat. Negara justru harus melindungi dan mengayomi rakyat. Karena itu, perlu ada kebijakan negara yang tidak merugikan rakyat. Jangan arogan,” ucapnya.
Justru akar masalah ini bermula dari ketidakpatuhan Basko terhadap kewajibannya kepada negara, hingga menimbulkan keresahan. Berarti dalam hal ini, Arogansi Basko yang tidak patuh kepada negara, malah akan mengorbankan karyawannya. Sikap Firwan Tan yang seorang guru besar seolah tidak menyelesaikan masalah yang ada, malah semakin membuat permasalahan semakin melebar.
Seolah-olah sikap Firwan Tan ini tidak mendukung Percepatan Pertumbuhan provinsi Sumatera Barat lewat jalur transportasi. Seperti yang kita ketahui bersama transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah.
Saya pikir beliau yang lebih expert tentang Pembangunan Ekonomi di daerah karena beliau seorang Guru Besar di Andalas, kalau Profesor lupa mari saya ingatkan betapa pentingnya pembangunan lewat jalur transportasi agar investor berdatangan seperti contohnya di bidang pembangunan transportasi darat, pembangunan prasarana jalan, jembatan hingga perkeretaapian justru dalam hal ini akan semakin meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang penting dan banyak berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, mendorong terciptanya pemerataan pembangunan wilayah dan stabilitas daerah/nasional serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, kali ini datang dari besan Basko sendiri Dr. Fachmi Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sekaligus Penasehat Hukum Basko. Masih di dalam HarianHaluan.com pada tanggal 08 Januari 2018 dengan judul berita “Berupaya Harus dalam Koridor Hukum, Basko Kembali Ajukan Perlawanan” pada paragraph terakhir tulisan Dr. Fachmi mengatakan “Sementara ini dasar KAI itu groondkaart yang bukanlah bukti kepemilikan tanah. BPN tentu tidak akan mengukur sesuatu di luar produk mereka (sertifikat-red). Kalau ada dasar pengukuran dan penunjukan tanah selain sertifikat, kacau negeri ini. Bisa-bisa seluruh Kota Padang itu diklaim tanah mereka,” dikarenakan minimnya bacaan Dr. Fachmi apa yang ia katakan seakan ingin menyesatkan publik.
Mari kita kupas sedikit pernyataan Dr. Fachmi mengenai Grondkaart, saya tergelitik untuk memberikan pemahaman kepada Dr. Fachmi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi gagal karena pernah terkena sanksi kasus indisipilner Saat seleksi, dikarenakan sejumlah aktivis menolak Dr. Fachmi karena Ia dianggap melanggar ketika mengusut kasus pembalakan liar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sekitar bulan November 2017  PT. KAI (Persero) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Lampung dengan tema “Status Batas dan Pengelolaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero)” FGD ini dihadirin langsung oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kadishub dan jajaran, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Daerah Tk II Kota, Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Tk II Kota, Kepolisian dan jajarannya, Jajaran TNI, BPN Provinsi Lampung, Kajati Provinsi Lampung beserta jajaran  hingga Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), M Noor Marzuki, dan Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang.
Di dalam FGD tersebut Sekjen ATR/BPN, M Noor Marzuki menjelaskan secara tegas bahwa bukti kepemilikan atas aset tanah PT. KAI (Persero) adalah Grondkaart. Sementara Grondkaart adalah final sebagai bukti yang dimiliki PT. KAI (Persero) atas asetnya. Dengan adanya Grondkaart maka secara otomatis aset tanah PT. KAI (Persero) sudah terbebas dari kepemilikan masyarakat.
Wakil Ketua KPK Thoni Saut Situmorang juga menyampaikan lebih tegas lima tugas pokok KPK yaitu memenjarakan koruptor, koordinasi, supervise, monitoring dan pencegahan. Kelima tugas pokok KPK tidak lain tidak bukan adalah membangun kesejahteraan pembangunan Indonesia. Oleh karenanya KPK akan membantu KAI dalam melakukan upaya mempertahankan asetnya dalam rangka membangun peradaban dan kesejahteraan Indonesia. Diharapkan dengan dukungan seluruh elemen stakeholder bisa membantu membangun PT. KAI untuk pembangunan jangka panjang.
Sikap yang ditunjukkan para kolega basko dan Basko sendiri lewat medianya HarianHaluan.com seolah tetap ingin menguasai dan merampok aset negara tanpa mengindahkan dampaknya terhadap pembangunan Sumatera Barat. Semoga keinginan Basko yang akan hengkang dari Sumatera Barat segera terlaksana.
Nah sudah jelaskan sekarang, sebelum membaca sebuah berita mari berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Sengketa

To Top