Connect with us

KAMU HARUS TAHU APA ITU GRONDKAART

Aturan

KAMU HARUS TAHU APA ITU GRONDKAART

SEJARAH aset atau tanah perkeretaapian pada masa kekuasaan Hindia Belanda telah diarsipkan dengan baik pada masa itu dalam Grondkaart (arsip yang berisi data pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan kereta api yang memiliki fungsi konkrit menjelaskan batas-batas tanah yang berada dalam hak penguasaan kereta api). Grondkaart memiliki dua kekuatan hukum yaitu kepemilikan dan kepentingan. Kepemilikan didasarkan pada pembuatan Grondkaart yang dilandasi oleh surat ukur tanah atau meetbrief yang diterbitkan oleh Kadaster (sekarang BPN). Kepentingan didasarkan pada surat ketetapan atau beschiking

Yang tercantum pada Grondkaart. Seperti ketetapan direktur PU (Openbare Werken), direktur BUMN (Gouvernement Bedrijven) atau direktur Perhubungan (Verkeer). Ketiga ketetapan ini bersumber pada surat keputusan (Besluit) Gubernur Jendral sebagai Kepala Koloni. Sehingga Grondkaart memiliki kekuatan hukum ganda. Oleh karenanya Peraturan Perundangan setelah negara merdeka masih menggunakan Grondkaart. Semua arsip yang melandasi Grondkaart masih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Semua arsip ini menjelaskan kepemilikan tanahnya dan penggunaan Grondkaart.

Tanah-tanah dalam Grondkaart mendapatkan pengakuan sah sejak diserahterimakan oleh Hindia Belanda kepada negara hingga saat ini. Artinya secara Yuridis, tanah-tanah tersebut telah di-bestemmingkan  atau diserahkan penguasaannya kepada negara melalui perusahaan Kereta Api Negara, sehingga tanah-tanah tersebut sah menjadi beheer (hak penguasaan) perusahaan Kereta Api Negara yang dahulu disebut Staatsspoorwegen (SS) milik pemerintah Hindia Belanda kepada Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKA) yang saat ini telah menjadi PT KAI (Persero) bagian BUMN berbadan PT. Grondkaart sah sebagai penggati sertifikat dan dapat digunakan oleh PT KAI (Persero) sebagai alat bukti sah atas kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh PT KAI (Persero) dan memilki kekuatan hukum yang kuat.

Berbicara leagalitas aset PT KAI (Persero), tidak tepat bila menggunakan dasar UU Tahun 1960 tentang Agraria, lebih tepat mengacu pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Apa yang dihasilkan melalui KMB adalah keputusan final yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan kesepakatan pengalihan aset negara (BUMN) salah satunya Kereta Api Negara (SS) yang dulunya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian diserahterimakan kepada negara.

Dasar lainnya adalah melalui Pengumuman Menteri Perhubungan No. 2 tanggal 6 Januari 1950, semua tanah eks Kereta Api milik negara Hindia Belanda sudah final menjadi milik Indonesia terhitung sejak 6 Januari 1950 hingga sekarang tidak pernah dicabut dan tetap berlaku. Hal ini bermakna bahwa Dirjen Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan sekalipun, tidak memiliki kewenangan atas aset tanah tersebut. Tanah aset Kereta Api Negara (SS) di Jawa hingga Sumatera adalah tanah milik Kereta Api Negara atau SS yang kini menjadi PT KAI (Persero) dan tidak ada kaitannya dengan UU Tahun 1960 tentang Agraria karena memang bukan peruntukannya.

Berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1866, UU Kereta Api pertama disebutkan semua tanah Kereta Api Negara (SS) adalah tanah pemerintah yang merupakan bukan “Tanah Negara Bebas”. Ada tiga jenis Tanah Negara, yaitu Tanah Pemerintah, Tanah Negara dan Tanah Negara Bebas. Aset Kereta Api Negara di wilayah Jawa dan Sumatera pada jaman penguasaan Belanda dikelola dan dikuasakan (diserahterimakan) kepada Kereta Api Negara (SS) dan bukan Tanah Negara Bebas.

Grondkaart cukup kuat untuk dijadikan alat bukti bagi PT KAI (Persero) untuk menyelamatkan aset negara. Ada dua peraturan penting berkaitan tentang Grondkaart didalamnya. Pertama, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menyebutkan bahwa Grondkaart merupakan dasar kepemilikan tanah dan bisa menjadi dasar sertifikasi. Kedua mengacu pada Surat Instruksi Menteri Keuangan tanggal 14 Januari 1995 yang menyatakan Grondkaart adalah bukti kepemilikan tanah Perumka (PT KAI). Selain itu ada PP No 8 Tahun 1953 yang menyatakan semua perusahaan eks Belanda menjadi milik negara.

Seluruh jalur kereta api di Sumatera kecuali Sumatera Utara dikuasai ole Kereta Api Negara (SS). Dengan demikian jalur di wilayah Lampung adalah milik SS. Berdasarkan staatsblad tahun 1866 semua lahan yang diperoleh SS untuk kepentingan jalur dan infrastruktur lainnya merupakan tanah pemerintah (Gouvernement Grond) bukan tanah negara bebas (Vrije Staatsdomein). Ketika Belanda mengalihkan kedaulatannya tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) semua aset SS sebagai perusahaan negara menjadi milik pemerintah RI. Oleh pemerintah melalui Pengumuman Menteri Perhubungan No.2/1950 mejadi aset DKA RI yang berubah menjadi PT. KAI (Persero).

baca juga : Keabsahan Grondkaart Dimata Hukum

Status kepemilikan tanah menyangkut hak keperdataan, oleh karena itu pelepasan, penyerahan hak atas tanah diatur dalam K.U.H. Perdata dan UUPA/1960. Dalam UU 23 tidak menyebutkan dan memberikan hak kepemilikan kepada siapapun. UU 23 hanya menyebut bahwa prasarana perkeretaapian salah satunya terdiri dari jalur Kereta Api (KA), dimana jalur KA itu terdiri dari Rumaja, Rumija, Ruwasja yang masing-masing ketentuan dan pemanfaatannya sudah diatur.

Hubungan keperdataan antara PT KAI (Persero) dengan tanah milik KAI muncul ditentukan mengacu pada UU/Perpu No. 1/65 tentang bentuk-bentuk BUMN dan PP 57/90 Perubahan PJKA menjadi Perumka, yang mana pada saat proses penutupan/pembubaran PJKA/perubahan status dari Perjan ke Perum sudah dibuat dan ditetapkan neraca tutupan PJKA dan neraca bukaan Perumka. Pada proses inilah sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara dan pengelola keuangan negara memisahkan harta kekayaan Perumka dari APBN/keuangan negara yang diperlakukan sebagai penyertaan modal pemerintah pada Perumka. Keseluruhan tanah/aset PJKA sekitar 320 juta m2 dikurangi seluas 50 juta m2, artinya tanah yang tetap jadi milik pemerintah hanya dikurangi sekitar 6 meter dari as rel, sisanya milik Perumka/KAI.

Dikutip dari : http://www.kompasiana.com/udiartya/59a261bbd59a26085031e8b3/menyesatkan-bap-dpd-tidak-memahami-grondkaart-dalam-menengahi-kasus-di-lampung

W1

Continue Reading
You may also like...

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Aturan

To Top