Connect with us

Jenis-jenis Tanah di Kraton Yogyakarta

Sultans Grond

Jenis-jenis Tanah di Kraton Yogyakarta

Periode 1755-1863

dibedakan menjadi dua:

1) Sultanaat grond yang dibedakan menjadi dua

  1. Tanah keprabon (kroon domein) untuk pembangunan istana, alun-alun, masjid, taman sari, pesanggrahan atau bangunan pendukung lainnya.
  2. Tanah dede keprabon (rijks domein) yaitu tanah yang dipakai atau disewakan kepada masyarakat.

2) Sultans grond Kelompok tanah yang secara pribadi dimiliki oleh sultan dan keluarganya

 

Periode 1863-1914

Ibukota

  1. Tanah yang dipakai sultan sendiri.
  2. Tanah yang diberikan oleh sultan (kasultanan) kepada pemerintah Hindia Belanda.

2) Nagaragung

  1. Penggunaan tanah diatur berdasarkan pranata patuh.
  2. Masa itu dikatan pula zaman kepatuhan/kebekelan yang menggunakan sistem apanage.
  3. Tanah yang diberikan kepada orang asing (Tionghoa atau Eropa).
  4. Tanah golongan
  5. Tanah kasentanan
  6. Pekarangan – pekarangan bupati
  7. Tanah kebonan dan pekarangan yang terletak dipusat kota yang diberikan kepada patih
  8. Pekarangan penduduk yang ada diluar lingkungan tanah – tanah tersebut yang langsung termasuk dalam kekuasaan negeri
  9. Sawah mahosan

 

Reorganisasi Pertanahan

1. Ibukota

Dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis hak yaitu:

  1. Hak andarbe (warga kota), berdasarkan Rijksblad Kasultanan Nomor 23 Tahun 1925
  2. Tanah yang dikuasai oleh pihak/orang asing dengan hak barat
  3. Tanah kasultanan (sultans grond) yang nyata-nyata waktu itu belum/tidak dimanfaatkan oleh warga/penduduk atau belum dilepaskan oleh pihak kasultanan.

2) Nagaragung Dibedakan menjadi tiga jenis hak yaitu:

  1. Hak anganggo turun temurun ( warga desa)
  2. Hak anggaduh (tanah desa)
  3. Tanah yang dikuasai oleh pihak asing dengan hak barat
  4. Tanah kasultanan (sultan grond) yang nyata-nyata waktu itu belum/tidak dimanfaatkan oleh warga/penduduk atau belum dilepaskan oleh pihak kasultanan

 

Tahun 1954

1) Kotamadya

  1. Hak andarbe berdasarkan Rijksblad Nomor 23 dan Nomor 25 Tahun 1925 menjadi hak milik rakyat.
  2. Tanah hak barat (eigendom, postal dan hak pakai menurut hak barat)
  3. Tanah “sultanaat grond
  4. Tanah pemerintah daerah

2) Kabupaten

  1. Hak anganggo turun temurun menjadi hak milik warga
  2. Hak anggaduh menjadi hak milik kelurahan sebagai badan hukum
  3. Tanah hak barat
  4. Tanah sultanaat grond
  5. Tanah pemerintah daerah

 

Tahun 1960

  • 1) Hak-hak atas tanah yang telah tunduk pada UUPA yaitu semula diatur berdasarkan hukum barat (hak eigendom dan opstal).
  • 2) Hak-hak atas tanah yang telah diatur mendasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • 3) Tanah-tanah Kasultanan yang selama ini belum dilepaskan haknya dari pihak kasultanan, yang tidak termasuk diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954.

 

Tahun 1984

1) Hak-hak atas tanah yang telah tunduk pada UUPA yaitu semula diatur berdasarkan hukum barat (hak eigendom, opstal) dan tanah-tanah yang dulu tunduk pada aturan Perda DIY

2) Tanah Kasultanan yang selama ini belum dilepaskan haknya dari pihak Kasultanan yang tidak termasuk dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Sultans Grond

To Top