Connect with us

Periodisasi Kebijakan Pertanahan di DIY

Sultans Grond

Periodisasi Kebijakan Pertanahan di DIY

Pada hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdahulu merupakan wilayah Kasultanan Yogyakarta, dapat dicermati bahwa sistem hukum pertanahan di Yogyakarta mengalami perubahan dalam hukum tanah saat daerah ini dibayang-bayangi hegemoni VOC, kemudian pecah menjadi dua buah vorstenlanden yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Penelusuran kemudian berlanut ketika dua kerajaan ini menggabungkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian menjadi satu nama yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta diteruskan masa sebelum UUPA berlaku sepenuhnya dan masa setelah UUPA berlaku sepenuhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara garis besar tonggak sejarah sebagai berikut:

  1. Masa VOC
  2. Masa Kerajaan Belanda dianeksasi Perancis
  3. Masa penjajahan Inggris
  4. Masa pemerintahan Hindia Belanda: 1) Periode 1863-1914 2) Reorganisasi pertanahan
  5. Masa bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: 1) Tahun 1954 2) Tahun 1960 3) Tahun 1984
  6. Masa Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain itu proses pembentukan suatu sistem hukum tanah yang dipengaruhi oleh situasi politik ekonomi yang terjadi atau yang melatar belakangi. Kraton Yogyakarta sejak berdiri tahun 1755 tidak luput dari pusaran politik ekonomi dunia terutama yang tejadi di benua Eropa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi Eropa seperti Revolusi Belanda untuk menumbangkan rezim lama akibat perluasan Revolusi Perancis 1789 mempengaruhi situasi dan kondisi di Kraton Yogyakarta. Revolusi ini mengakibatkan Nederland terikat dengan Perancis sampai jatuhnya Napoleon pada tahun 1814, pada tahun 1799 Nederland menjadi Republik Bataaf dan tahun 1800 Nederland menjadi kerajaan dengan Louis Napoleon, adik Kaisar Napoleon dari Perancis sebagai Raja Holland. Pada tahun 1808, Nederland dianeksir oleh Perancis dan merupakan bagian dari kekaisaran Perancis.

Kemudian Inggris datang ke Pulau Jawa dan menyerang benteng pertahanan Belanda. Pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyatakan menyerah kepada Inggris. Kedatangan Inggris yang singkat (1811-1816) membawa akibat seumur hidup bagi Kasultanan Ngayogyakarta. Inggris adalah satu – satunya negara asing yang menyerang secara ,militer Kraton Yogyakarta. Inggris pun lebih lihai memanfaatkan kericuhan internal yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta untuk kepentingannya. Kerajaan ini harus menyerahkan sebagian wilayahnya sebesar 4000 cacah untuk sebuah kerajaan baru yang bernama Puro Pakualaman (perjanjian dengan Puro Pakualaman ditetapkan pada bulan Maret 1813). Hal ini bertujuan untuk memperlemah kekuatan politik ekonomi Kraton Yogyakarta.

Pengaruh Inggris yang lain adalah ditetapkannya landrent oleh Raffles mempergunakan asas hukum tata negara seperti di Inggris. Menurut Raffles semua tanah adalah eigendom pemerintah, sedangkan rakyat adalah pachter (penyewa). Ia menganggap bahwa pemerintah Inggris sebagai pengganti raja menjadi pemilik tanah dan karena itu berhak menjaga, mengamati amati tanah itu serta berhak menyewakan kepada petani.

Belanda datang lagi pada tahun 1816 dan mulai membangun koloni dengan nama pemerintahan Hindia Belanda. Mulai tahun1830 40 pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa untuk menambah kas kerajaan Belanda. Sistem ini banyak ditentang karena merugikan petani di Jawa. Karena pengaruh golongan liberal pada tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik agraria baru dengan cara membuka jalan bagi modal swasta asing menanamkan investasi di daerah koloni.

Meskipun sistem tanam paksa tidak dilaksanakan di daerah yang diperintah tidak langsung oleh pemerintah Hindia Belanda (Indirect Bestuurd Gebied of Zelf Bestuurrendend Landschappen). Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta , di daerah Yogyakarta yang subur, pengusaha-pengusaha Belanda sudah mengusahakan perkebunanperkebunan nila, tembakau dan tebu bahkan sebelum 1870. Dasar hukumnya adalah ketentuan sewa menyewa tanah di kerajaan Surakarta dan Yogyakarta yang dimuat dalam lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1857 nomor 116.

Ketentuan tahun 1857 ini memungkinkan pemegang tanah lungguh menyewakan tanah kepada perusahaan asing. Perusahaan asing tersebut mempunyai hak-hak resmi untuk bertindak sebagai pemegang tanah lungguh yaitu mewajibkan rakyat kerja bakti dan memungut sebagian dari hasil tanaman rakyat.

Tahun 1918 dikeluarkan ordonansi yang semula bernama Grondhuur Reglement Voor de Residentien Surakarta en Yogyakarta (S. 1918-20), kemudian pada tahun 1928 diganti dengan Vorstenlandsch Grondhuur Reglement (VGR), kerja wajib oleh perusahaan asing dihapus sebagai gantinya perusahaan asing mendapat hak konversi paling lama 50 tahun.

Penghapusan kerja wajib ini merupakan salah satu tujuan dari reorganisasi pertanahan di kraton Yogyakarta. Pada tahun 1918 di Yogyakarta diadakan reorganisasi dalam lapangan ekonomi dan agraria. Tujuan reorganisasi tersebut adalah :

  1. Menghapuskan sistem apanage. Sistem apanage merupakan sistem penguasaan tanah yang diikuti dengan pemberian hak istimewa. Hak ini berupa hak penguasa untuk memungut pajak atau upeti dari masyarakat atas hasil tanahnya dan pemberlakuan kerja paksa. Oleh karena itu, hak apanage dihapuskan karena menyengsarakan rakyat.
  2. Pembentukan kelurahan-kelurahan. Kebekelan-kebekelan digabungkan menjadi kelurahan-kelurahan yang mepunyai tugas administratif dan pembuatan register-register untuk mencatat keberadaan tanah.
  3. Pemberian hak atas tanah yang lebih kuat kepada masyarakat. Hak rakyat atas tanah pada waktu itu hanya berupa hak pakai. Tetapi kemudian raja memberikan tanahnya (kaparingake gumaduh) dengan hak milik pada kelurahan-kelurahan dan disebut hak milik komunal (hak andarbe). Sedangkan rakyat diberi hak anganggo turun temurun atas 4/5 bagian dari sawah dan tegalan dalam suatu kelurahan. Sisa 1/5 bagian disediakan sebagai tanah jabatan, tanah pengarem-arem dan tanah kas desa.
  4. Mengubah dasar sewa tanah. Pemberian hak atas tanah para penguasa perkebunan (ordernemer) yaitu berupa hak konversi selama 50 tahun. Pemberian ha katas tanah ini disambut gembira karena sebelumnya mereka hanya diberikan hak sewa yang sifatnya sementara. Pemberian hak atas tanah ini diatur dalam Vorstenlands Groundhuur Reglement Staatblad 1819 no 20 yang berulang-ulang dirubah dan terakhir tersebut dalam staatbald 1934 no 616. Hak ini merupakan hak yang lebih kuat karena didalamnya dinyatakan adanya “hak benda” (zakelijk recht) yang dapat dibebani hipotik sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan. Adapun tanah-tanah yang dibebani dengan hak konversi ialah tanah-tanah yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan, pengairan, railbandan lain-lain.

Pada saat terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 agustus 1945, VGR ini dihapus dengan UU No 13 Tahun 1948. Undang-undang ini mengambil alih semua tanah 40 perusahaan gula Belanda di Yogyakarta dan Surakarta.

Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta lahir dengan UU Nomor 13 Tahun 1950. Daerah ini disebut Daerah Istimewa Yogyakarta karena tiga hal. Istimewa mengenai cara pengaturan tanahnya, istimewa karena pemimpin/gubernur di provinsi ini berasal dari keturunan Kraton Yogyakarta atau Puro Pakualaman dan keistimewaan Yogyakarta yang terakhir karena posisi dua buah kraton yang sampai sekarang masih eksis ditengah arus politik modern.

Perubahan kebijakan pertanahan yang signifikan terjadi pada tahun 1954 dengan terbitnya serangkaian peraturan daerah di DIY antara lain:

  1. Perda DIY No 5 Tahun 1954 tentang hak atas tanah. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “Daerah Istimewa Yogyakarta memberi hak milik perseorangan turun temurun (Erfelijk Individueel Bezits Rechts) atas sebidang tanah kepada warga negara Republik Indonesia selanjutnya disebut hak milik”. Sedangkan hak milik kelurahan diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Kalurahan sebagai badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, tanah tersebut selanjutnya disebut tanah desa”.
  2. Perda DIY No 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik perseorangan turun temurun atas tanah. Pasal 1 ayat 1: „Semua keputusan desa mengenai peralihan hak andarbe dari kelurahan dan hak anganggo turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh pamongg kelurahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan”.
  3. Perda DIY No 11 Tahun 1954 tentang Peralihak Hak Milik Perseoranagn turun temurun atas tanah. Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah diputus Dewan Perwakilan Daerah Kalurahan”.
  4. Perda DIY No 12 Tahun 1954 tentang Tanda Bukti yang sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah. Pasal 1 ayat 1 Tanda yang sah bagi hak milik perseoranagn turun temurun atas tanah selanjutnya disebut sebagai tanda hak milik beserta petanya harus dibuat menurut model D diberikan oleh jawatan agrarian daerah istimewa Yogyakarta atas nama Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”

Pada saat UUPA berlaku sejak tanggal 24 september 1960 di Indonesia, ada beberapa daerah yang belum memberlakukan UUPA sepenuhnya. Salah satunya adalah provinsi DIY, baru pada tahun 1984, UUPA berlaku sepenuhnya di provinsi DIY berdasarkan Keppres No 33 tertanggal 31 mei 1984.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Sultans Grond

To Top