Connect with us

Status Penguasaan Tanah Sultan Sebagai Tanah Bekas Swapraja

Sultans Grond

Status Penguasaan Tanah Sultan Sebagai Tanah Bekas Swapraja

Sebelum masa kemerdekaan, wilayah Indonesia terdiri dari banyak wilayah negara yang berbentuk kerajaan. Pada setiap setiap daerah di kerajaan, tanah yang ada di wilayah tersebut dianggap tanah milik raja dan rakyat hanya memakainya (anggaduh) dan memanfaatkannya. Untuk mengatur penggunaaan dan pemanfaatan tanah kerajaan mengeluarkan peraturan – peraturan diantaranya dalam bentuk Rijksblad yang dalam bahasa jawa disebut “Layang Kabar Nagoro” Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa atas wilayah Nusantara tetap mempertahankan semua koloni kerajaan tersebut dan mengakui kerajaan – kerajaan asli tersebut sebagai zelfbesturen yaitu wilayah atau daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat kerajaan tradisional yang tetap dipertahankan keberadaannya oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian disebut sebagai daerah swapraja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Swapraja berasal dari kata “swa” yang berarti sendiri dan “praja” yang berarti kota – negeri, dengan demikian daerah swapraja berarti daerah yang memiliki pemerintahannya sendiri.

Sebutan swapraja tidak dikenal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dapat dijumpai kata zelfbesturende landscha (peraturan pemerintahan), namun kemudian dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 dan UndangUndang Sementara Tahun 1950 dijumpai sebutan swapraja, masingmasing dalam Bab II dan Bab IV. Di dalam Bab II bagian III Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berjudul daerah swapraja Pasal 64 dan 65 menyatakan bahwa daerah – daerah swapraja yang sudah ada diakui. Pengaturan kedudukan daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah – daerah bagian yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa pengaturan daerah itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antara daerah-daerah bagian dengan daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Dalam Bab IV UUDS 1950 yang berjudul Pemerintah Daerah dan Pemerintah Swapraja, dinyatakan dalam dalam Pasal 32 bahwa kedudukan daerah-daerah swapraja diatur oleh undang-undang.

Pada masa Indonesia masih menjadi Hindia Belanda, wilayahnya terdiri dari daerah-daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda (rechtsreeks bestuurgebeid) dan daerah-daerah yang pemerintahannya diserahkan kepada zelfbestuurders, yaitu apa yang dikenal daerah-daerah swapraja, Swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya (dengan sebutan sultan, sunan, raja atau nama adat lainnya), berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri (dalam Indische Staatsregeling 1855 Pasal 21 disebut zelfbestuur) atau wilayah yang bersangkutan masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam.

Swapraja pada dasarnya tidak bisa lepas dari pemerintahan Hindia Belanda. Sumber hukum yang digunakan oleh pemerintah swapraja adalah apa yang diperjanjikan atau tersurat dalam perjanjian antara pemerintah swapraja dan pemerintah Hindia Belanda yaitu hukum adat dari swapraja setempat yang tidak bertentangan dengan pemerintahan penjajah, serta ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam hukum antar negara (volkenrecht) seperti pembajakan laut bebas dan lainnya. Namun secara berbeda atau khusus terdapat dalam kontrak politik tertanggal 18 Maret 1940 oleh Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Jenderal Tjarda Van Sterkenborg yang menghasilkan 59 pasal dan 16 ketentuan pokok yang didalamnya terdapat ketentuan – ketentuan tentang kekuasaan sultan bersifat otonom dalam mengatur tanah miliknya sendiri (tanah kasultanan/sultans grond).

Setelah Negara Republik Indonesia merdeka banyak terdapat perubahan baik status dan keberadaan tanah swapraja di Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan kemungkinan bagi daerah-daerah swapraja untuk menjadi Daerah Istimewa. Beberapa daerah bekas swapraja telah berubah menjadi daerah istimewa, berdasarkan undang-undang antara lain Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman berubah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, serta Daerah Kutai , Berau , Bulongan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Beberapa daerah bekas swapraja tidak dijadikan daerah istimewa namun tetap diakui keberadaanya antara lain Kasultanan Cirebon, Kasultanan Dehli, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun untuk Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sempat diberikan status istimewa namun kemudian dicabut berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD/1946.

Setelah kemerdekaan keberadaan swapraja ditanggapi secara berbeda-beda oleh masyarakat. Pada masa pemerintahan Jepang keberadaan swapraja di daerah Sumatra (kecuali Sumatra timur ) telah dihapuskan oleh pemerintah penjajahan Jepang. Swapraja di Sumatra Timur tetap dipertahankan setelah proklamasi namun keadaan ini menimbulkan suatu pergolakan yang biasa disebut revolusi sosial (Anthony Reid 1987: 27) terjadi penculikan dan pembunuhan kepala daerah swapraja dimana-mana menjadi bukti bahwa rakyat tidak menghendaki lagi rezim swapraja. Rakyat membuang segala sifat keistimewaan yang telah melekat pada swapraja itu bertahun-tahun lamanya. Di Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran terjadi pergolakan penolakan status keistimewaan daerah tersebut. Gerakan anti swapraja terjadi dimana-mana, antara lain barisan banteng, persatuan pergerakan anti tan malaka, serta rapat-rapat guru desa yang menolak status keistimewaan swapraja di daerah Surakarta. Pada akhirnya pemerintah pusat melalui keputusan 15 juli 1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah karesidenan dalam provinsi Jawa Tengah dan mengakibatkan runtuhnya swapraja di Surakarta serta mencabut kembali status daerah istimewa dari dua daerah swapraja tersebut.

Berbeda dengan daerah-daerah swapraja lainnya, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman mendapatkan perlakuan berbeda. Ketika Indonesia merdeka dan pemerintah penjajah hengkang dari Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX beserta Sri Paku Alam VIII mengintegrasikan wilayah Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Upaya integrasi tersebut dimuat dalam suatu amanat 5 september 1945. Amanat ini kemudian menjadi titik awal pengaturan secara khusus tentang perubahan swapraja di Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah lain dalam konteks pengaturan tanah di wilayahnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian tanah kraton (sultans grond) dapat dipahami sebagai tanah milik Kraton, dalam arti tanah yang bersangkutan (objek) menjadi kewenangan Kraton. Adapun kewenangan-kewenangan selama ini yang secara nyata telah dilakukan sebagi pemilik adalah:

1. Kraton telah mengatur penggunaan tanah untuk keberadaan Kraton beserta pendukungnya (tanah keprabon/crown domein), disamping memberikan hak-hak penggunaan tanah-tanah Kraton, antara lain kepada :

  1. Kerabat -sentono
  2. Kawulo/penduduk
  3. Orang-orang maupun lembaga asing
  4. dll

2. Pada tahun 1863, sebagian tanah dikuasakan kepada kerabatsentono sebagai penghasilan dengan ketentuan:

  1. 2 (dua) bagian untuk kerabat-sentono dalem
  2. 2 (dua) bagian untuk penduduk petani penggarap
  3. 1 (satu) bagian untuk orang yang dikuasakan untuk mengurus (bekel/demang). Sehingga sistem, yang demikian lebih dikenal dengan sistem kebekelen/kepatuhan

3. Dengan menurunnya kesejahteraan rakyat sebagai akibat persewaan tanah pertanian oleh perusahaan asing, diadakan reorganisasi meliputi bidang politik,ekonomi, dan pertanahan yang dimulai tahun 1914, berupa:

  1. Menghapuskan stelsel apanage
  2. Membentuk kalurahan (reorganisasi wilayah)
  3. Mengubah dasar sewa tanah
  4. Memberikan hak atas tanah yang lebih kuat kepada penduduk bangsa Indonesia.

Guna untuk menindaklanjuti langkah di atas, dikeluarkan Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918-Rijksblad Kadipaten Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918, yang dalam Pasal 1-nya tetap melestarikan asas bahwa

“semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom oleh pihak lain adalah domein Kraton Ingsun.”

Di wilayah yang sudah direorganisasi (dibentuk kelurahan), semua tanah yang secara nyata dimanfaatkan penduduk baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register kelurahan diberikan dengan hak anggaduh. Tanah hak anggaduh tersebut, kecuali untuk tanah lungguh dan untuk tanah pengarem-arem bagi aparat yang tidak menjabat lagi, diberikan kelurahan dengan melangsungkan hak para pemakai dengan hak anganggo turun-temurun. Dengan demikian wilayah kelurahan terdapat tanah-tanah:

  1. Hak anganggo turun-temurun warga /penduduk setempat
  2. Tanah desa untuk lungguh, pengarem-arem, kas desa dan kepentingan umum
  3. Dikuasai oleh pihak asing
  4. Tanah kraton yaitu yang tidak nyata-nyata dimanfaatkan oleh penduduk sehingga belum dilepaskan dari pihak Kraton

Dalam perkembangan selanjutnya Yogyakarta diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengakuan keistimewaan yang disandangkan kepada Yogyakarta dan beberapa daerah lain yang secara sah melalui undang-undang dinyatakan sebagai daerah istimewa didasarkan UUD 1945 Pasal 18B sebagai berikut:

  1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang -undang
  2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur oleh undang-undang.

Yogyakarta yang didalamnya terdapat swapraja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah disahkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Status tanah swapraja di wilayah Yogyakarta ini menjadi berbeda dari swapraja-swapraja lainnya diwilayah Indonesia karena beberapa bidang pengaturan wilayah ini diatur secara istimewa dan di serahkan kewenangan untuk mengaturnya kepada Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara turun-temurun dan Adipati Pakualam sebagai wakil gubernur secara turun-temurun (UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 Pasal 8 ayat 5).

Yogyakarta yang di dalam wilayahnya tergabung bekas swapraja Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan bekas swapraja Kadipaten Paku Alam telah menggabungkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diubah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ijab qobul penyatuan wilayahnya disebut dengan tegas wilayah Yogyakarta tetap berbentuk kerajaan dan urusan di dalam wilayahnya akan diurus oleh pemerintah setempat yang bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan bunyi Pasal 18B UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menghormati hak asal usul suatu pemerintahan yang telah berkuasa sebelum Indonesia merdeka dan menetapkan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dalam undang-undang ini ditentukan beberapa kekuasaan yang dikuasakan pada pemerintah daerahnya untuk mengatur urusan daerahnya dalam hal ini termasuk urusan agraria.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 dilaksanakanlah kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan hak – hak atas tanah yang dapat diperoleh oleh masyarakat Yogyakarta. Secara tegas dengan peraturan ini terdapat beberapa hak atas tanah yang kemudian diberikan kepada perseorangan sebagai hak milik, namun beberapa bidang tanah tetap menjadi milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Setelah berlakunya UUPA secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hak atas tanah yang ada dapat dikonversi menjadi hak-hak atas tanah tertentu yang telah ada dan diatur dalam UUPA. Sultan Grond adalah beberapa bidang tanah yang sampai saat ini tetap dalam keberadaanya menjadi milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan belum dapat dilaksanakan konversi di atasnya

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Sultans Grond

To Top